Kota Bekasi-Banyaknya terindikasi masalah ditemukan mengenai pelaksanaan E-Katalog yang menghabiskan Anggaran ratusan miliaran rupiah yang diduga terjadi di Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA), Dinas Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan berdasarkan banyaknya temuan permasalahan di 5 Dinas tersebut sehingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Data laporan ke KPK ke 5 Dinas yang dikirimkan ke Meja Redaksi media ini yaitu, Laporan resmi Nomor Surat FR: 345/XX/1/56/FR/IV/2024. Adanya bukti pelaporan ke KPK ini diduga satu persatu ke 5 Kepala Dinas tersebut akan diperiksa KPK sesuai data yang sudah masuk ke KPK, demikian dikatakan Ketua Umum (Ketum) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forkorindo Tohom TPS, SE, SH, MM yang dihubungi belum lama ini.
Temuan yang terindikasi bermasalah seperti misalnya di Dinas Pendidikan (Diskdik) Kota Bekasi, dimana Anggaran E-Katalog sesuai dengan penggunaan anggaran tahun 2022 yang sudah tertuang pada data E-Katalog, bahwa PA, PPK dan PPTK sudah menggunakan anggaran sebesar Rp 65 miliar lebih. Dengan jumlah Paket sebanyak 155.
Kemudian pada tahun anggaran 2023 Disdik Kota Bekasi sudah mempergunakan anggaran untuk belanja Barang dan Jasa (Barjas) melalui sistem E-Katalog sebesar Rp 114 miliar lebih, dengan jumlah paket 543. Dan pada Tahun 2024 yang sedang berjalan menyerap anggaran sebesar Rp 31 miliar lebih dengan jumlah paket 122. Namun dalam penggunaan anggaran melalui Lelang Pengadaan Sistem Eletronik (LPSE) tahun 2022 sebesar Rp 39 miliar lebih dengan jumlah paket 289. Kemudian penggunaan anggaran tahun 2023 dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp 39 miliar lebih dengan jumlah paket 259. Dan tahun 2024 yang sedang berjalan menyerap anggaran 6 miliar lebih dengan jumlah paket 60.
Selanjutnya E-Katalog Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) tahun 2022 PA, PPK dan PPTK sudah melaksanakan kegiatan melalui sistem E-Katalog dan dana yang sudah dibayarkan sevesar Rp 42 miliar lebih, dengan jumlah paket 150 kegiatan. Dan tahun anggaran 2023 BMSDA telah melaksanakan paket 1078 dengan anggaran 197 miliar lebih. Pada tahun 2024 yang saat ini sedang berjalan sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Bina Marga dan Sumber Saya Air sudah nelaksanakan kegiatan sebanyak 316 paket, dengan anggaran sebesar Rp 87 miliar lebih.
Tetapi juga dengan LPSE Dinas BMSDA tahun anggaran 2022 dengan nilai pelaksanaannya Rp 521 miliar lebih dengan jumlah paket 2846, dan anggaran tahun 2023 kegiatan sebanyak 3264 paket dengan nilai anggaran Rp 468 miliar lebih. Tahun 2024 yang sedang berjalan anggaran Rp 104 miliar lebih dengan jumlah paket 1158.
Selanjutnya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi, pada tahun anggaran 2022 melalui program E-Katalog dengan nilai anggaran Rp 308 juta lebih dengan kegiatan sebanyak 24 paket. Kemudian pada tahun 2023 menyerap anggaran sebesar Rp 37 miliar lebih dengan jumlah paket 402. Tahun 2024 yang sedang berjalan menyerap anggaran Rp 3 miliar lebih dengan jumlah paket yang berjalan 48 kegiatan.
Selanjutnya Dinas Perkimtan dalam kegiatan melalui LPSE tahun 2022 menyerap anggaran Rp 236 miliar lebih, jumlah paket 873. Tahun 2023 sebesar Rp 293 miliar lebih dengan jumlah paket 1041. Tahun 2024 menyerap anggaran sebesar Rp 187 miliar lebih, jumlah paket 223.
Kemudian Dinas LH pada tahun 2022 melalui sistem E-Katalog menyerap anggaran sebesar Rp 51 miliar lebih dengan jumlah paket 65. Tahun 2023 menyerap anggaran Rp 79 miliar lebih dengan jumlah paket 1194. Tahun 2024 yang sedang berjalan menyerap anggaran Rp 622 juta lebih dengan paket 52.
Sementara LPSE Dinas LH tahun 2022 menyerap anggaran Rp 39 miliar lebih, dengan jumlah paket 79. Tahun 2023 menyerap anggaran Rp 21 miliar lebih dengan jumlah paket 357. Tahun 2024 menyerap anggaran Rp 22 miliar lebih dengan jumlah paket 318.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi tahun anggaran 2022 melalui sistem E-Katalog yang menyerap anggaran sebesar Rp 92 miliar lebih dengan jumlah paket 1921. Tahun 2023 menyerap anggaran sebesar Rp 169 miliar lebih dengan jumlah paket 9248. Tahun 2024 yang sedang berjalan menyerap anggaran Rp 26 miliar lebih dengan jumlah paket 298.
Melalui sistem LPSE Dinkes Kota Bekasi tahun anggaran 2022 menyerap anggaran sebesar Rp 27 miliar lebih, dengan jumlah paket 240. Tahun 2023 menyerap anggaran sebesar Rp 37 miliar lebih, jumlah paket 261. Tahun 2024 yang sedang berjalan menyerap anggaran sebesar Rp 521 juta lebih, dengan jumlah paket 18.
Dari sejumlah kegiatan baik melalui sistem E-Katalog maupun LPSE diduga banyak timbul masalah oleh karena itulah sehingga ke 5 Kepala Dinas Kota Bekasi dilaporkan ke KPK. Tetapi Ketum LSM Forkorindo mendesak KPK supaya segera menindak ke 5 Kepala Dinas tersebut di atas, demikian dikatakan Tohom TPS. SE, SH, MM yang dihubungi di kantornya. (Redaksi)
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
