SIAK- Fendi mengaku Danton Security PT. Samudera Siak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak yang mengelola Pelabuhan Internasional Kawasan Industri Tanjung Buton halangi wartawan yang hendak mengambil Gambar kegiatan di lokasi Pelabuhan tersebut Rabu (31/3/2021).
Padahal saat masuk ke Pelabuhan yang infonya menelan anggaran Negara hampir Puluhan Miliar itu awak media sudah lapor ke Pos Security untuk mengambil dokumentasi gambar, namun saat hendak menuju bibir Laut Tiba-tiba dihalangi oleh pria berpakaian kaos panjang bersandal jepit pakai Topi mengaku Danton Security.
“Kita sudah sampaikan tujuan kita untuk mengambil gambar aktivitas pelabuhan yang dikelola perusahaan BUMD Siak,” ujar Dwi wartawan media online Investigasinews.co.
Lanjut Dwi ia juga menjelaskan bahwa Pelabuhan itu dibangun menggunakan anggaran Negara jadi siapa pun boleh melihat secara langsung apalagi PERS yang memang memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai Kontrol Sosial.
“Kita bekerja dilindungi Undang-undang no.40 tahun 1999,” kata Dwi.
Hal senada juga disampaikan oleh Udin bahwa PERS merupakan lembaga yang Independen jadi bagi yang belum mengetahui apa itu tugas wartawan baiknya rajin membaca.
“Jelas bagi siapa saja yang menghalangi tugas PERS bisa dilaporkan kepenegak hukum dan ada ancaman pidana serta Dendanya sesuai UU PERS,” Kata Udin.
Kejadian itu kata Udin menandakan mereka saat penerimaan tidak mendapatkan pendidikan dari perusahaan tempatnya bekerja.
“Tentunya karena Pelabuhan itu bukan milik pribadi sudah seharusnya para Security sudah memahaminya apa itu tugas PERS,” katanya.
Dengan adanya larangan itu kata Soleman menjadi bahan tanda tanya, ada apa di Pelabuhan Kawasan Tanjung Buton? Apakah yang Terjadi disana? Aktivitas apa saja yang ada di sana? Berapa kah PAD yang didapat dari Pelabuhan itu? segudang pertanyaan menjadi timbul.
Melalui saluran What Up Rais sebagai Manager Operasional pelabuhan Kawasan Tanjung Buton ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa tugas Security itu sudah benar harus lapor pimpinan terlebih dahulu.
“Harus ada lapor pimpinan itu sesusai aturan di pelabuhan Nasional,” ungkap Rais. (rls)
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
