KANDIS,Mandiripos.com-Politik yang semestinya lekat dengan pertarungan ide dan gagasan, telah memandang hal itu bukan sebagai variabel mutlak. Ideologi dalam politik lokal tidak dipandang lagi sebagai alat meraih kekuasaan, karena tergeser oleh peran finansial yang sangat bernuansa pragmatisme.
Dalam politik berbiaya tinggi, kooptasi pemilik modal menjadi wajib ada. Partai politik melakukan rekrutmen berdasarkan kemampuan finansial dan popularitas kandidat, yang diusung untuk menempati posisi-poisisi dan jabatan politis.
Hal ini pula yang menjadi perhatian Sabar DH Sinaga. Kepada media ini, Kamis (11/4) menurutnya agar politik transaksional seperti ini tidak dilakukan dalam upaya mewujudkan demokrasi yang baik di tengah-tengah masyarakat.
“Sejatinya masyarakat harus jeli dengan berbagai situasi seperti ini. Namun sayangnya, politik transaksional bukan hal yang tabu ditengah kontestasi seperti ini. Nah untuk itu, kepada pihak-pihak yang terkait agar bisa melakukan pengasan bila mana didapati tindakan seperti ini,” tegasnya.
Sabar DH Sinaga mengatakan, meski para pemilih sudah semakin pandai dalam memilih calon anggota legislatif maupun pemimpin negara, namun masih banyak politikus yang mengandalkan kapital besar untuk mempengaruhi pemilih.
“Itu yang sangat kita sayangkan. Namun dalam konteks ini siapa yang harus disalahkan pun akan menimbulkan berbagai opini yang nantinya di maknai dengan hal lain. Untuk itu, marilah kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berpolitik sehat dengan menghentikan politik transaksional ini,” pungkasnya.(BN)
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
