SIAK,Mandiripos.com – Dipangkasnya dana insentif dr Spesialis di RSUD Tengku Rafi’an Siak membuat para tenaga sepesialis merajuk, mereka pilih mundur dari pengabdianya untuk masyarakat Siak. Hal ini tentu membuat pelayanan kesehatan terganggu. Kondisi ini dibuka secara gamblang oleh juru bicara Fraksi DKPS Syamsurizal dalam pandangan fraksi atas Nota Keuangan RAPBD tahun 2018, Senin (13/11).
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, didampingi Wakil Ketua I Sutarno. Dihadiri oleh Wakil Bupati Siak H. Alfedri, dan pejabat di lingkungan Pemda Siak.
“Saat ini dr Spesialis banyak yang keluar karena tunjangan insentifnya dikurangi, sebelumnya dianggarkan Rp. 20 jt/bulan, tahun ini Rp. 15 jt/bulan. Hal ini tentu membuat pelayanan di RSUD terganggu,” tegas Syamsurizal.
Menurut Syamsurizal, RSUD Tengku Rafi’an Siak harus berkomitmen meningkatkan pelayanan, khususnya dalam ketersediaan SDM. Jika sebelumnya RSUD Tengku Rafi’an tercatat sebagai RSUD kelas C, dan kini telah tercatat kelas B. Peningkatan kelas seharusnya dibarengi dengan ketersediaan SDM yang memadai, khususnya dr Spesialis.
“Kami mengusulkan insentif Rp. 30 jt/bulan, bukan justru dikurangi menjadi Rp. 15 jt. Harapannya dapat ditingkatkan menjadi Rp. 30 jt, dengan catatan apabila dr tidak hadir diberi sangsi dengan pemotongan gaji,” tegas Syamsurizal.
Masih menyoroti RSUD Tengku Rafian, Syamsurizal mengaku telah melakukan peninjauan menelusuri informasi yang didapat dari masyarakat, khususnya tentang peralatan kesehatan banyak yang rusak, dan tidak pernah dikalibrasi.
“Kami mengusulkan anggaran untuk kalibrasi alat kesehatan setiap tahun, alat yang ada sekarang tidak pernah dikalibrasi, dr saja ragu atas hasil cek dari alat tersebut, apalagi masyarakat,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Melihat kenyataan dilapangan, Syamsurizal meminta Penda Siak untuk memperhatikan peralatan kesehatan yang sering rusak, dan fasilitas penunjang lainya, seperti AC, WC serta kelengkapan lainya.
Lebih jauh, atas nama Fraksi Demokrat, Syamsurizal meminta penjelasan hasil evaluasi penyelengaraan Blud di RSUD. Ia berharap gaji tenaga honor sepenuhnya dibayar dengan APBD, sehingga pendapatan Blud bisa digunakan untuk pembangunan dan pelatihan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami minta penjelasan evaluasi untuk Blud, berapa pendapatan Blud per tahun, dan berapa operasional yang digunakan/tahun. Di Siak kami melihat subsidi ke RSUD sangat kurang, sehingga obat saja tahun lalu berhutang dengan pihak ke 3. Ini penting menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat berobat ke rumah sakit tidak menjadi momok yang besar bagi masyarakat,” tegas Syamsurizal.
Terpisah, Direktur RSUD Tengku Rafi’an Siak Benny Chairuddin saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa pemerintah mengurangi nilai insentif dr Spesialis atas dasar semakin kecilnya anggaran daerah. Namun kebijakan itu mengecewakan bagi para dr Spesialis.
“Bagi dr Spesialis memang mengecewakan, sampai sekarang sudah 4 dr Spesialis yang keluar, dan ada 2 sudah komunikasi mau keluar. Sebelumnya jumlah dr spesialis kita ada 22 orang,” terang Benny Chairuddin.
Dijelaskan Benny, hampir semua dr Spesialis yang tugas di Siak menegaskan, tidak ada penghasilan tambahan selain dari RSUD, tidak ada tempat praktik lain yang bisa jadi sumber pendapatan tambahan. Sementara kebutuhan mereka besar, dan menyatakan tidak sanggub mengabdi di Siak.
“Yang sudah keluar dr spesialis saraf, bedah tulang, bedah dan radiologi. Dengan mereka keluar, pelayanan tentu tergangu, kalau pas dokter tidak ada, kita tidak bisa melayani,” kata Benny.
Benny sepakat dengan usulan dewan insentif Rp. 30 jt/bulan, dengan catatat berbasis kinerja, bertanggungjawab. Jika tidak hadir satu hari siap dipotong Rp. 1 jt,” tegas Benny. (f)
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
