BAGANBATU- Publik ragukan data 366 penerima Bansos dampak Covid-19 untuk Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan (Pirdam) Bagan Sinembah tidak transparan dan diduga tidak tepat sasaran tetapi di paksakan tetap disalurkan oleh Kabid, Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.Rabu (22/04).
Prihal dugaan tersebut terlihat dari data dan jumlah penerima Bantua Sosial yang sangat mencolok dan terkesan diakal-akalin dari Jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan Jumlah penerima dengan Kategori terdampak dan miskin akibat wabah pandemi virus Corona,
Dari hal tersebut seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir menjadikan reperensi agar data dari kepenghuluan Bagan Manunggal (Pirdam) tersebut dipastikan dulu kebenaranya agar tidak menimbulkan persoalan baru apakah si penerima benar benar layak atau hanya karena faktor kedekatan sehinga dirinya tetap dipaksakan menerima bansos tersebut.
Hasil Investigasi awak media dikantor Kepenghuluan Bagan Manunggal melalui staf Kepenghuluan dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 676 dikurangi penduduk berprofesi TNI dan Polri 14 Kepala Keluarga dan ada juga yang berstatus PNS berdomisili dikepenghuluan tersebut sementara data penerima Bantuan Sembako dari Permerintah untuk warga yang terdampak dan Miskin mencapai 366 kepala rumah tangga dengan presentasi hampir 60 persen lebih penduduk nya miskin dan berdampak akibat virus corona jika ditambahkan dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program lainya di perincikan lebih 70 persen warga Kepenghuluan Bagan Manunggal miskin, apakah hal itu benar adanya.
Datuk Penghulu Bagan Manunggal, Johan Taruna saat dikonfirmasi wartawan sedang tidak berada dikantornya dan saat di hubungi melalu via seluler juga tidak mengangkat.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir,Dr.Junaidi Saleh saat di konfirmasi melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin, H.Muktar mengatakan semua data berdasarkan dari Kepenghuluan dan disampaikan kekabupaten melalui kecamatan.
“Data yang kami terima dari Bapak Bupati berasal dari setiap kepenghuluan yang disampaikan melalui kecamatan dan memang kriteria yang menerima adalah orang yang terdampak dari virus corona dan faktanya semua mengalami tetapi tidak separah yang betul betul miskin,” kata kabid.
Tetapi yang sangat mengherankan disaat kita pertanyakan apakah jika kecurigaan tersebut sangat kuat bantuan tersebut harus tetap disalurkan.
“Inikan kampung kita eloknya jumpa dulu dengan penghulu atau buk camat untuk bicara terkait ini, dan memang di suatu kepenghuluan hampir semua miskin,” Ucap kabid sehinga menimbulkan banyak pertanyaan.
“Kami hanya mengantar dan harus sampai ketujuan jadi terkait hal itu lebih elok sebelum berita dinaikan bicara dengan Datuk Penghulu,” Pesan Kabid semangkin membuat banyak pertanyaan tentang keadilan dalam penyaluran bantuan sosial ini.(Ind)
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
