BAGANBATU,Mandiripos.com– Sekelompok mahasiswa bersama ratusan warga Simpang Kanan yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Simpang Kanan Bersatu ( AMMASKB) menggelar unjuk rasa ke kantor camat Simpang Kanan pada hari Jumat 31/8.
Pantauan di lokasi menyebutkan bahwa AMMASKB yang berjumlah ratusan orang ini sebelum melakukan unjuk rasa di depan kantor camat ini dengan berjalan kaki yang dimulai dari tugu bundaran Simpan Kanan hingga ke kantor camat Simpang Kanan.
Namun, sekitar 2 jam setelah melakukan orasi di depan pintu gerbang kantor camat, rayusan AMMASKB mendesak untuk membuka pintu gerbang dengan tujuan melakukan orasi di halaman kantor camat, dan sempat dilakukan negosiasi antara AMMASKB, dengan camat dan aparat pengamanan ( Polri, TNI dan Satpol PP).
Dalam orasinya, AMMASKB yang disampaikan melalui koordinator umum Azuan Hilmi dan koordinator lapangan Muhammad Nurlatif menyampaikan beberapa hal tuntutan diantaranya,1. Meminta kepada Bupati Rolan Hilir untuk memberikan sanksi administratif kepada camat dan perangkatnya yang terlibat.2.Meminta pihal kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar 3. Meminta Bupati Rohil untuk mengganti camat karena telah membuat gaduh dan tidak mampu memimpin kecamatan Simpang Kanan 4.Apabila tuntutan tidak direspon oleh Bupati Rohil, maka akan bertahan menduduki kantor camat sampai tuntutan dipenuhi.
AMMASKB yang disampaikan melalui Koordinator lapangan Muhammad Nur Latif mengatakan, orasi ini dilakukan dengan dasar laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan camat dan perangkatnya terhadap pembuatan administrasi kependudukan, Sertifikat tanah/ Prona ( Program Agraria Nasional) dan diduga adanya setoran bulanan dari perusahaan yang ada di Simpang Kanan serta tidak adanya transparansi dana bina lingkungan/ CSR/ Tanggung jawab sosial perusahaan dan transparansi pengelolaan dana operasional kegiatan kecamatan serta tidak adanya transparansi pungutan dana untuk pelantikan penghulu se kecamatan.
Nurlatif mengaku, unjuk rasa ini dilakukan juga sebagai bentuk ketidakpuasan mahasiswa dan masyarakat Simpang Kanan terhadap kepemimpinana camat yang tak sepatutnya diluar kewajaran dan kewenamgannya.
” maka kami mahasiswa dan masyarakat simpang kanan sangat perlu mengambil sikap dan tindakan,” kata M.Nur Latif.
Sementara itu camat Simpang Kanan saat di TKP mengatakan bahwa dia siap diganti tetapi kewenangan penggantian tersebut ada di tangan Bupati Rohil. Sedangkan terkait masalah prona camat mengatakan bahwa yang berperan untuk mengurus sertifikat prona adalah penghulu atau lurah dan mendengar jawaban camat tersebut sempat terjadi argumentasi antara mahasiswa dengan camat kordinator demo kembali menegaskan ada tidaknya camat mendapat aliran dari pengurusan prona,
“saya tidak menanyakan peran kepala desa terkait sertifikat prona yang kami tanyakan adakah pak camat mendapat aliran dana dari pwngurusan serrifikat prona tersebut” ujar latif.
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
