Pekanbaru – Pengurus DPP dan DPW Riau, Serta beberapa DPD LSM KPH-PL. Pada Selasa, (7/2/22) sekira pukul 10:30 WIB bertemu Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau yang di Wakili Indra Syarif, S.Pd selaku Kasubag program di Dinas Pendidikan Riau dalam rangka menindaklanjuti Surat klarifikasi ke beberapa Sekolah yang tidak merespon dugaan penyalahgunaan dana Bos.
Dalam pertemuan tersebut Amir Muthalib sebagai Ketua Umum LSM KPH-PL membeberkan beberapa Kepala Sekolah terkesan tidak merespon surat klarifikasi terkait dugaan penyelewengan dana Bos yang ada di Wilayah Propinsi Riau. Beberapa sekolah tersebut diantaranya SMKN 4 Pekanbaru, SMAN 3 Mandau, SMKN 8 Pekanbaru, SMAN 2 Pinggir, SMAN 1 Tualang Siak, SMAN 5 Pinggir, SMK 7 Pekanbaru, SMAN 5 Siak, dan lainnya.
Menurut Amir tujuan Utama LSM,KPH-PL Riau bukan untuk memenjarakan para oknum Kepala sekolah tetapi untuk melakukan kontrol sosial guna membantu pemerintah untuk lebih mengawasi dunia pendidikan ke arah yang lebih baik dan benar.
“Kita bertujuan untuk melakukan investasi dan klarifikasi dan kontrol sosial, namun sambutan sejumlah sekolah seperti apa yang saya sebutkan tadi tidak begitu merespon dengan baik. Hal ini tentunya sangat kita sayangkan,”katanya.
Lanjut Amir, dari hasil temuan data dan investigasi di lapangan, kuat dugaan bahwa sejumlah kepala sekolah tidak melaporkan penggunaan Dana BOS sebagaimana mestinya.
“Ada sekolah yang tidak melaporkan penggunaan anggaran Dana BOS seperti yang telah tertuang dalam aturan. Diduga hal itu di lakukan hanya sekedar untuk menyesuaikan jumlah dana BOS yang sudah di terima oleh Sekolah tersebut, seharusnya laporan Keuangan di laporkan harus sesuai fakta sebenarnya,”tambah Amir.
Juga masih di sebut Amir, selain penggunaan Dana BOS di dapati beberapa sekolah masih ada juga yang memperjual belikan Buku LKS padahal penjualan buku LKS tidak di perbolehkan karena hal itu sudah melanggar aturan yang ada.
“Ada juga laporan terkait masih adanya dugaan penjualan buku LKS. Padahal penjualan buku LKS tidak diperbolehkan. Untuk itulah kami berinisiatif mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau ini, guna melaporkan beberapa oknum kepala Sekolah yang tidak menyikapi kinerja LSM KPH-PL Riau.” tuturnya.
“Sebelum kami mendatangi Dinas P&K propinsi Riau terlebih dahulu kami juga sudah berkoordinasi Kepada Pihak Kejaksaan terkait hasil temuan ini, tetapi jika para oknum kepala sekolah menganggap ini tidak menjadi masalah maka guna memberikan efek jera kami akan menindak lanjuti temuan ini ke pihak yang berkompeten”, kata nya mengakhiri. Sampai pemberitaan ini di publikasikan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau belum dapat di mintai keterangan,”pungkasnya.
Sampai dimana perkembangan informasi ini akan terus di ikuti pemberitaannya. Karena hal ini sangat perlu terus dikawal, agar terciptanya pendidikan yang sehat dan bebas dari segala bentuk praktek yang tidak baik dalam dunia pendidikan.(BN)
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
