BENGKALIS – MANDIRI POS, DPRD Kabupaten Bengkalis kembali melaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Penyampaian Ranperda Tentang RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021, Jumat (27/11/2020).
Foto.Ketua DPRD dan Pj. Bupati saat usai pembahasan jawaban Fraksi .
Didampingi Pj. Bupati H. Syahrial Abdi, Ketua DPRD H. Khairul Umam meminta setiap fraksi menunjukkan juru bicaranya untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh Juru Bicaranya Hj. Zahraini menyampaikan terkait dengan serapan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dimaksimalkan, pemerintah daerah perlu mengevaluasi apakah pembangunan yang didanai melalui DAK fisik bisa berdampak untuk menjadi daya ungkit signifikan terhadap perekonomian daerah. Serta pelaksanaannya pun harus diawasi dengan cermat.
Selanjutnya Fraksi Partai Golongan Karya dengan juru bicara Rahmah Yenny menyampaikan “Fraksi partai Golkar berharap pemerintah daerah Kab. Bengkalis memiliki strategi tepat dan jitu untuk diterapkan pada kebijakan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat meningkat lebih baik lagi,” ucapnya.
Foto.Penyerahan laporan perwakilan salah satu Fraksi
Febriza Luwu dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan salah satunya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengurangi alokasi anggaran yang tidak memiliki output atau dampak yang besar bagi masyarakat serta fokus mengalokasikan untuk bantuan kemasyarakatan, mengingat dampak pandemi
Covid-19 berpengaruh besar dan langsung pada perekonomian masyarakat.
“Diharapkan Pemerintah Kab. Bengkalis melakukan pembenahan Roro Air Putih dan Sungai Selari yang beberapa saat lalu terjadi penumpukan di Fery penyeberangan, segera dibentuk BLU atau sejenisnya untuk mengelola penyebrangan kedepannya,” tutur Indrawansyah dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Kemudian Fraksi Gerindra oleh Juru Bicara H. Arianto menyampaikan sesuai dengan catatan dan masukan, berharap lembaga yang terkait dengan pendapatan, agar terus menggali sumber-sumber pungutan daerah yang belum maksimal, berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar.
Fraksi Gabungan Suara Rakyat oleh Firman berkenaan dengan belanja daerah, kami ingatkan agar pemerintah Kabupaten Bengkalis konsisten dengan RPJMD dan akan memprioritaskan pada program yang memihak kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
Terakhir Surya Budiman dari Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia menyampaikan terkait dengan sekolah-sekolah swasta terutama sekolah agama hendaknya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan sentuhan dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
Pandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi dijawab atau dijelaskan oleh Pj. Bupati Bengkalis Syahrial Abdi pada sidang paripurna Jawaban Bupati.
Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi
Setelah disampaikan pandangan umum fraksi, tepat pukul 20.30 Wib Pj. Bupati Syahrial Abdi sampaikan jawabannya pada Sidang Paripurna DPRD, juga pada hari yang sama Jumat 27 November 2020.
Foto.Ketua DPRD H. Khairul Umam
Syahrial Abdi menjawab semua catatan dan masukan yang disampaikan oleh 7 fraksi DPRD di depan Ketua DPRD Khairul Umam beserta seluruh anggota yang hadir, diantaranya Fraksi PKS oleh Hj. Zahraini, Fraksi Partai Golongan Karya Rahmah Yenny.
Fraksi Gerindra oleh H. Arianto, Fraksi PDI Perjuangan oleh Febriza Luwu, Fraksi PAN dengan jubir Indrawansyah, Fraksi Gabungan Suara Rakyat oleh Firman, dan Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia Surya Budiman.
Syahrial Abdi berterima kasih atas segala masukan dan saran yang disampaikan oleh setiap fraksi dan dikatakannya Pemkab Bengkalis akan terus berusaha mengoptimalkan segala program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kemasyarakatan.
Foto:Pj. Bupati H. Syahrial Abdi saat menjawab pandangan umum Fraksi .
Dari jawaban yang diberikan, anggota DPRD Hendri mengingatkan kepada Pj. Bupati dan Sekda sebagai ketua TAPD agar hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA. Dan Pokir-Pokir anggota dewan harus menjadi perhatian khusus untuk diakomodir seluruhnya di RKA tersebut.
Selanjutnya, Zuhandi menyinggung terkait ketahanan pangan Kabupaten Bengkalis, khususnya Provinsi Riau pada umumnya. “Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate, Kec. Siak Kecil sudah mengajukan 8000 hektar dari total 27.000 hektar untuk ketahan pangan Kabupaten Bengkalis, diharapkan Pj. Bupati Bengkalis untuk mengakomodir sesuai harapan masyarakat,” ucapnya.
Dalam pelayanan RoRo, Irmi Syakip Arsalan mengapresiasi Pj. Bupati yang telah meningkatkan pelayanannya. Namun ia menginginkan agar fasilitas ruang tunggu dan toilet turut jadi perhatian khusus dan dibenah pada tahun anggaran TA 2021.
“Berkaitan dengan sekolah swasta dan sekolah agama, Dinas Pendidikan hampir 6 tahun belum merealisasikan bantuan fisik untuk sekolah agama. Karena itu pada pandangan umum kami sampaikan kepada Pj. Bupati untuk memberikan perhatian kepada dinas terkait khususnya dinas pendidikan,” lugas Ikip.
Hal itu ia sampaikan karena ia tidak ingin seolah-olah sekolah swasta “dianaktirikan” khususnya sekolah agama. Sehingga pemerintah dapat lebih menyentuh masyarakat melalui kebijakan APBD Kabupaten Bengkalis.(sir)
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
