Bengkalis – Politisi Partai Amanat Nasional, Elidanetti menilai aksi demo sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bengkalis di depan kantor
Gubernur Riau, di pekanbaru pada penghujung pekan pertama September 2020 lalu, kuat dugaan ditunggangi oleh kepentingan tertentu.
Apalagi, sejumlah massa yang demo menolak keras atas keputusan Gubernur Riau, Syamsuar yang dinilai telah menunjuk PLT Bupati Kabupaten Bengkalis secara sepihak dan dugaan adanya rencana politik kotor di Pilkada Bengkalis.
Terus, massa menuntut Gubernur Riau pula tidak mengesampingkan Bustami yang ditunjuk jadi Plh Bupati Bengkalis, cocok dan layak menjadi Plt Bupati Kabupaten Bengkalis.
Ditegaskan Elida sapaan akrabnya, apa dasar massa pertahankan Plh Bupati Bengkalis, Bustami notabene bayang-bayang pemerintah saat ini.
“Plh Bupati Bengkalis tidak bisa diangkat menjadi Plt Bupati Kabupaten Bengkalis, sehingga jangan ada penolakan Plt Bupati Bengkalis yang sudah diusulkan Gubernur Riau ke Mendagri RI. Intinya tidak boleh Plh Bupati Bengkalis jadi Plt Bupati Bengkalis,” jelasnya kepada media ini.
Masih menurut Elidanetti, untuk pengusulan Plt Bupati Bengkalis pemerintah setingkat diatasnya. Bukan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalks yang mengusulkan, perlu dipahami penunjukan Plh Bupati di tingkat kabupaten simbol status kuo.
Jangan jadikan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis tambah carut marut. Saat ini pemerintahan carut marut pada tatanan pemerintahan disebabkan tidak berjalan selayaknya pemerintahan yang lain.
“Saya menduga mahasiswa dan masyarakat yang demo tidak murni anak Bengkalis bahkan sekitar 80 persen bukan bukan dari Kabupaten Bengkalis,” ujarnya.
Tidak cuma itu, sejumlah pendemo yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan Gubernur Riau tidak netral bukan suara nurani mereka, diduga ada skenario dan pesanan dari kepentingan seseorang dan kelompok tertentu.
“Plt Bupati Bengkalis yang diusulkan Gubernur Riau jangan ada intervensi. Prosesnya sudah benar diusulkan gubernur dan nanti ditunjuk Mendagri,”katanya lagi.
“Untuk itu mesti dipahami seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis, khususnya masyarakat Duri sekitarnya, Plh Bupati cuma membantu agar berjalan roda pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. Harapannya kedepan, hentikan pesanan-pesanan demo. Lantaran itu menunjukkan bobroknya kinerja seseorang,”tandasya.
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
