SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti kembali melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan tahun 2020 untuk usulan tahun 2021 mendatang.
Kali ini yang mendapatkan kunjungan wakil Bupati dan beberapa kepala OPD adalah Kecamatan Tebingtinggi Timur. Musrenbang yang keenam ini dilaksanakan di aula Kantor Camat, Kamis (13/2/2020) dihadiri seluruh kepala desa dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun usulan terbanyak menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur.
Dalam sambutannya, Camat Tebingtinggi Timur, Syaiful Ikram berharap usulan yang disampaikan bisa diakomodir pemerintah daerah, meskipun disadarinya anggaran daerah tidak mencukupi dan bisa mengakomodir semua aspirasi masyarakat.
“Karena Musrenbang ini merupakan bagian daripada perencanaan pembangunan daerah paling tidaknya masing-masing desa itu berharap dari usulan yang diajukan ada satu atau dua usulan yang diakomodir, walaupun usulan ini kadangkala memang tidak sesuai dengan plafon dan kemampuan anggaran daerah. Mudah-mudahan usulan ini bisa menjadi prioritas utama khususnya untuk Tebingtinggi Timur dan ini akan menjadi bagian daripada APBD untuk tahun 2021,” kata Syaiful Ikram.
Diakui Syaiful banyak masyarakatnya yang protes terhadap banyak usulan yang tidak diakomodir, padahal sudah melalui banyak tahapan termasuk pembahasan di Musrenbang.
“Masyarakat kita juga sering protes, dimana setiap usulan Musrenbang selalu masuk tapi setelah jadi APBD tak pernah masuk, ini juga sebuah persoalan tapi kita harus sadari juga bukan karena pemerintah Kabupaten tidak memprioritaskan tapi ini karena keterbatasan anggaran. Kami juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa usulan kegiatan untuk tahun 2020 yang sudah kami dapatkan namun realisasi pelaksanaannya belum sampai hari ini dan kami berharap bagian-bagian program yang sudah kami rencanakan untuk 2021 sebagian besar adalah merupakan lanjutan dari kegiatan program sebelumnya,” kata Syaiful.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim mengatakan jika pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan bisa membuka isolasi bagi desa yang terisolir.
“Kita memang bertahap dalam melakukan pembangunan infrastruktur, tentu saja kondisi ini terus saja berubah sejak lima tahun silam. Semoga isolasi segera terbuka,” kata Said Hasyim.
Dikatakan Said, terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi.
“Pembangunan yang telah banyak dilaksanakan perlu kiranya dilakukan evaluasi. Dan perlu kita kaji hakikat pembangunan itu sendiri untuk apa dan siapa. Oleh karena itu semua yang hadir di Musrenbang ini bisa menangkap apa masalah yang selama ini dirasakan masyarakat. Selain kita adalah khalifah kita juga pejabat yang diberikan tanggung jawab dan bersedia menerima amanah yang telah dititipkan,” kata Said.
Said Hasyim juga menambahkan jika pembangunan yang telah dilaksanakan sudah menyerap angggaran yang sangat banyak.
“Jika pembangunan ini dinilai dengan uang maka jumlahnya sangat besar. Untuk itu tinggal kita memberikan pemahaman Kepada masyarakat dan bagaimana kita membimbing masyarakat. Karena pada hari ini masyarakat menunggu bimbingan kita. Untuk itu kita berkumpul disini untuk bermusyawarah apa yang perlu kita lakukan untuk mereka,” ujarnya.
Said Hasyim juga mengatakan kalau saat ini semua kegiatan sudah ada anggaran yang disiapkan, namun hal itu harus dialokasikan dengan baik dan tepat sasaran.
“Kita sudah mengangarkan semua kegiatan. Tidak seperti dulu, saat ini ketika ada kegiatan sudah disiapkan uangnya. Anggaran yang besar tentunya harus dialokasikan tepat dan benar jangan sampai salah sasaran, untuk itu bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap program uang telah disusun. Seperti tahun ini kita dapat anggaran dari provinsi sebesar Rp800 miliar, begitu juga dengan dana yang ada dipusat sudah disediakan porsinya, tinggal bagaimana kita untuk menarik dana itu, wakil kita sangat banyak yang berada di pusat,” ujar Said.
Tidak sekedar meraih dana dari pusat, dikatakan wakil bupati, para pejabat juga harus bisa menyerap aspirasi masyarakat dengan turun ke lapangan dan berdiskusi langsung ke masyarakat terhadap apa uang dibutuhkan.
“Jangan mentang-mentang disuruh kejar dana di pusat malah kita tidak punya perencanaan yang matang dari bawah, itu sama halnya usulan yang kita lakukan adalah usulan yang mentah. Kita harus turun ke lapangan dan berdiskusi ke masyarakat sehingga kita mengerti apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
“Untuk itu setelah mengikuti Musrenbang ini wajib bagi kita untuk turun ke lapangan dan mempelajari kondisi riil yang ada di lapangan. Setelah perencanaan itu tersusun dengan baik baru kita minta rekomendasi kepala daerah dan diteruskan apa yang menjadi pembahasan kita itu ke tingkat pusat,” ujar Said lagi.
Mantan Sekda Siak ini juga mengatakan jika Pemkab Kepulauan Meranti akan membuka isolasi daerah yang terisolir yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan, namun menurutnya hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memberdayakan kemampuan masyarakat.
“Tadi dikatakan masalah infrastruktur yang paling penting karena itu bagian dari membuka isolasi daerah yang terisolir. Hal itu sangat erat kaitannya dengan angka kemiskinan, namun yang terpenting bagaimana masing-masing individu masyarakat mempunyai kesadaran untuk dapat menggunakan sumber dayanya dan mampu mengolah komoditas yang banyak tersedia,” pungkas Said.(ADV)
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
