PAMSIMAS 2018, “Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat Desa”

ROHIL,Mandiripos.com- Perhatian pemerintah pusat dan daerah cukup besar terhadap masyarakat khususnya di wilayah pedesaan, hal ini

terbukti dengan bergulirnya program bantuan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang akan

dijalankan pada tahun 2019 mendatang di Kabupaten Rohil.

Program Pamsimas tersebut merupakan program pusat dengan sumber dana dari APBN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah

melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). “Program pamsimas tahun ini Rohil dapat penyediaan air

minum dan sanitasi berbasis masyarakat,”Kata Kadis Perkim Zulfahmi dan di dampingi Sekretaris Budi Mulia, saat

dikonfirmasi Agustus 2018, di Bagansiapiapi, Kemarin.

Pamsimas menurut Zulfahmi, merupakan salah satu program nasional dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis

masyarakat dengan dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kontribusi masyarakat. Kegiatan ini didukung

kementerian pekerjaan umum sebagai executing agency bersama dengan kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan.

Adapun tujuan pamsimas secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin

perdesaan dan daerah pinggiran kota serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan

prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat.

Untuk Rohil, Perkim mengajukan beberapa Kecamatan yang kesusahan dalam penyediaan air bersih seperti Kecamatan Bangko,

Pekaitan, Palika, Sinaboi, Kubu, kubu Babussalam, Batu Hampar serta Pekaitan.”Kita sudah mengajukan long lis dan nanti nya

akan ada short lis dan disitulah penajaman desa mana yang akan dapat dan kementrian juga sudah menyatakan kita dapat, ”

sebutnya.

Dalam program Pamsinas itu sendiri, 70 persen berasal dari APBN, 10 persen dari dana desa serta 20 persen berasal dari

kontribusi masyarakat baik in cash maupun in kind. Selain itu kriteria desa yang dapat berpartisipasi dalam Program

Pamsimas III ini di bagi menjadi 2 kategori yaitu, Desa Baru yang berarti belum mempunyai akses air bersih, Desa Perluasan

yang berarti sudah ada akses air minum dan masih perlu pengembangan namun masih bisa di kembangkan kapasitasnya baik dari

sisi teknis maupun pelayanannya.

Zulfahmi menambahkan Pamsimas merupakan salah satu program nasional dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis

masyarakat dengan dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kontribusi masyarakat, dan kegiatan ini

didukung kementerian pekerjaan umum sebagai executing agency bersama dengan kementerian dalam negeri dan kementerian

kesehatan.

Ia menambahkan tujuan pamsimas secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat

miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model

penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi

masyarakat.

Untuk Rohil, Perkim mengajukan beberapa Kecamatan yang kesusahan dalam penyediaan air bersih seperti Kecamatan Bangko,

Pekaitan, Palika, Sinaboi, Kubu, kubu Babussalam, Batu Hampar serta Pekaitan.”Kita sudah mengajukan long lis dan nanti nya

akan ada short lis dan disitulah penajaman desa mana yang akan dapat dan kementrian juga sudah menyatakan kita dapat, ”

sebutnya.

Dalam program Pamsinas itu sendiri, 70 persen berasal dari APBN, 10 persen dari dana desa serta 20 persen berasal dari

kontribusi masyarakat baik in cash maupun in kind.

Adapun kriteria desa yang dapat berpartisipasi dalam Program Pamsimas III di bagi menjadi 2 kategori yaitu, Desa Baru yang

berarti belum mempunyai akses air bersih, desa perluasan yang berarti sudah ada akses air minum dan masih perlu

pengembangan baik pelayanan serta teknisnya

Kepenghuluan Wilayah Pesisir Prioritas

Selain program bantuan, Pamsimas sendiri lebih memprioritaskan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat (Pamsimas) bagi kepenghuluan didaerah pesisir, karena itu Dinas Perumahan dan Pemukiman Rohil melakukan

penjaringan terhadap 83 kepenghuluan.

“Hasilnya, lebih diprioritaskan kepenghuluan yang berada di daerah pesisir seperti Kecamatan Batu Hampar, Pekaitan,

Bangko, Sinaboi, Kubu, Kubu Babussalam serta Pasir Limau Kapas (Palika),” terang Kadis Perkim Rohil, Zulfahmi.

Selain itu, sebut Zulfahmi, telah dilakukan penjaringan terhadap kepenghuluan yang berminat dalam program Pamsimas yang

kita usulkan pada Bulan Maret, lalu,” ungkapnya.

Dari penjringan, tambahnya, nantinya dilakukan seleksi Tim Panitia Kemitraan (Tim Pakem) yang di ketuai Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) yang melibatkan Dinas Perkim, PUTR serta Dinas Kesehatan.

“Dalam istilah Satkernya Long lis ada 83 kepenghuluan, dan dari 83 kepenghuluan itu nanti nya akan dilakukan seleksi

menjadi short lis dan hanya menjadi 25 kepenghuluan yang akan mendapatkan program pamsimas dinilai berdasarkan proposal

surat minat,” katanya

Program Pamsimas lanjutnya, berbeda dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dimana dalam program pamsimas ada penyertaan dari

kepenghuluan dan masyarakat dengan rincian 70 persen dari pemerintah, 10 persen dari dana desa serta 20 persen dari

masyarakat.

“20 persen dari partisipasi masyarakat itu juga di bagi dua, 14 persen dalam bentuk uang tunai dan 16 persen nya dalam

bentuk tenaga kerja, jadi program ini memang melibatkan partisipasi masyarakat,”katanya.

Terkait minat kepenghuluan dalam program pamsimas yang melibatkan masyarakat, setelah dilakukan sosialisasi oleh Satker

dan konsultan dari Provinsi para datuk penghulu bisa menerima dan menyatakan siap dalam mendukung program pamsimas di

kepenghuluan mereka.

“Kemaren kita juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) selaku OPD yang membawahi kepenghuluan untuk memastikan bahwa

anggaran ADD dimasukkan bagi kepenghuluan yang mendapatkan program pamsmas nantinya,” sebutnya.

Untuk pelaksanaan program pamsimas nantinya, akan di bantu oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL) yang sebelumnya telah

dilakukan perekrutan oleh Satker Provinsi yang di fasilitasi oleh Dinas Perkim.

“Dari laporan satker kemaren 80 orang sudah mendaftar untuk menjadi TFL dan nantinya akan di saring menjadi 17 orang,

Peminatnya cukup banyak, karena gajinya kan lumayan, kisaran antara 4,6 sampai 6,2 juta perbulan,” katanya.

Terkait perekrutan TFL Kabupaten Rohil, Zulfahmi juga meminta kepada provinsi agar memberdayakan masyarakat asal Rohil.

Hal tersebut katanya, untuk mempermudah rentang kendali dalam pengawasan pekerjaan. Selain itu dapat membantu para tenaga

honorer yang saat ini belum ada kepastian.

“Secara pribadi saya meminta kepada satker agar TFL itu anak-anak rohil semua, ada dua alasan kenapa saya meminta anak-

anak rohil , pertama soal rentang kendali karena kalau dia anak rohil jarak tempuhnya tidak terlalu jauh , bayangkan kalau

misalnya TFL nya anak pekan baru maupun duri,” imbuhnya.

Sukses Pamsimas Butuh Dukungan Penghulu

Disamping masalah prioritas, Keberhasilan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) 2019 di

Kabupaten Rohil tidak terlepas dari dukungan para datuk penghulu.”Kami dari Dinas Perumahan Dan Pemukiman sangat berharap

dukungan dari Penghulu serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bagaimana program Pamsimas bisa berjalanm dengan baik,”

jelasnya.

Menurutnya, program Pamsimas untuk Kabupaten Rohil merupakan program yang pertama kali dilaksanakan sehingga harus benar-

benar mendapat dukungan dalam pelaksanaan nya. “Program ini kan merupakan contoh pertama di Rohil, kalau berhasil tentu

kedepan mudah menambah kuota, namun kalau sampai tidak berjalan dengan baik tentu akan menjadi catatan di kementerian,”

katanya.

Permintaan dukungan tersebut bukan tanpa alasan, Zulfahmi menyebutkan bahwa kebanyakan daerah di Rohil sangat kesulitan

dalam kebutuhan air bersih terutama pada daerah pesisir. Selain itu kebutuhan masyarakat terhadap air bersih sangat

tinggi.”Kalau sampai kita tidak mendukung tentu akan menjadi kerugian besar bagi kita, program inikan sudah ada di depan

mata, hanya tinggal sinergi saja antara Perkim, Bappeda serta PMD dengan jajarannya, kalau kita keroyokan tentu bisa,

daerah lain bisa kenapa kita tidak,” paparnya.

Apalagi tambahnya, program Pamsimas merupakan program yang berkelanjutan.Selain itu program Pamsimas berbeda dengan dengan

program lainnya. Paska kontruksi akan terlebih dahulu dibentuk Badan Pengelola Sumber Air Minum yang akan bertanggung

jawab dalam pengolahannya.

Selain itu lanjutnya, dalam program berkelanjutan Pamsimas jika berjalan dengan baik tentu dalam program selanjutnya dapat

di kembangkan kembali dengan program penyediaan air minum yang telah di ajukan Perkim.”Diluar Pamsimas ini kita juga sudah

usulkan melalui DAK penyediaan air minum Pedesan. Dalam sinkronisasi harmonisasi kemaren kita sudah di sepakati sebelar

Rp.7,6 miliar, ” imbuhnya.(adv humas)